Relasipublik.com | Muara Enim – Ketua DPC LIN 07.09 Muara Enim Junizar menyampaikan dalam rangka bentuk dan peran serta masyarakat sesuai dengan payung hukum Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2 nomor 28 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat di Negara Indonesia bisa dijabarkan sebagai mitra dan peran serta masyarakat berkumpul di dalamnya, Rabu (2/12/2020).
Ketua DPC LIN 07.09 Muara Enim menyakini adanya dugaan Maladministrasi oleh PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP). Dalam pemenangan Tender dengan nilai kontrak yang lebih kurang 6 M dalam 1 (satu) tahun di menangkan oleh PT Satria Hasta Guna (PT SHG) yang beralamat di Palembang tanpa ada pembuktian kualifikasi oleh PT HBAP.
Menindaklanjuti surat klarifikasi DPC LIN 07.09 Muara Enim nomor : 09/008/LIN 07.09/DPC-ME/XI/2020 pada tanggal 14 November 2020, bahwa PT HBAP terindikasi diduga melakukan maladministrasi, melakukan monopoli, membungkus semua peluang pemberdayaan di dalam PLTU Sumsel 8 agar terkesan eksklusif dan jauh dari jangkauan pelaku usaha putra daerah ataupun para pencari kerja putra daerah
Ring 1.
Untuk itu kami akan memohon bantuan dari Ombudsman Republik Indonesia, KPK, dan Pemerintah agar segera menindaklanjuti permasalahan ini, Ungkap junizar.
Sebelum berita ini ditayangkan kami sudah konfirmasi ke PT HBAP melalui GM PT HBAP Bapak Gusti via WhatsApp, di mana jawabannya “saya kurang paham pak, karena security bukan berkontrak dengan PT HBAP”.
Yang menjadi kejanggalan lagi jasa security itu kontraknya dengan siapa? Kalau Bukan dengan PT HBAP, ujar Junizar.
Sebelum tender dimenangkan oleh PT SHG ada beberapa perusahaan yang ikut didalam tender tersebut yaitu PT DUTA, PT PATAKA, PT S.ONE, PT NATAFARI dan PT SHG.
Dari hasil investigasi kami, ada salah satu dari pihak perusahaan yang ikut tender merasa bingung kenapa tanpa ada pemberitahuan atau konfirmasi lagi dari PT HBAP. PT SHG langsung menerima karyawan security, Tutup Junizar. (Ril : Red)
