Relasipublik.com | MUBA, – Eskalasi ketegangan di wilayah operasional Ring 1 Medco Energi meningkat tajam. Hari ini, Minggu (19/7/2026), massa pemuda dari Desa Simpang Tungkal menggelar aksi lanjutan dengan menghentikan total seluruh aktivitas operasional PT Catur Elang Perkasa (CEP). Penyetopan paksa armada dan sarana kerja ini dilakukan saat para karyawan PT CEP hendak berangkat menuju Site Grissik. Langkah tegas ini diambil karena pihak manajemen vendor dinilai tidak mampu memberikan solusi konkret dan terkesan menutup-nutupi bobroknya sistem rekrutmen.
Aksi ini memicu pertemuan tatap muka antara perwakilan pemuda dengan pihak manajemen PT CEP yang diwakili oleh Nedi selaku Human Resources (HR). Dalam argumennya, Nedi justru melontarkan pernyataan yang dinilai publik sebagai pengakuan atas ketidakberdayaan dan pelanggaran prosedur oleh pihak vendor demi mengejar target kontrak dari Medco Energi.
“Jumlah karyawan sudah penuh. Bulan lalu memang ada satu karyawan kami yang meninggal dunia, namun tidak dibuka lowongan pengganti. PT CEP kalau ada kekurangan pasti akan menginfokan ke desa, karena pengangguran di sini banyak, tapi lowongan dari perusahaan memang tidak seberapa,” ujar Nedi di hadapan massa.
Lebih mengejutkan lagi, Nedi membeberkan alasan di balik pemakaian driver asal Palembang yang diduga menyalahi regulasi.
“Untuk sopir dari Palembang itu sebenarnya bagian logistik. Namun karena pihak perusahaan terdesak kekurangan karyawan dan tenggang waktu (deadline) dari Medco harus jalan sesuai kontrak, jadi kami ambil karyawan dari Palembang yang awalnya di bagian logistik untuk diberdayakan menjadi driver sementara. Sebab, kami sudah minta ke desa, tapi sampai saat ini belum mendapatkan calon karyawannya. PT CEP sudah terkena penalti pada awal kontrak yang nilainya tidak sedikit. Daripada kami terkena penalti lagi, jadi kami asal rekrut, yang penting ada saja dulu,” tambah Nedi blak-blakan.
Manajemen Site Diduga Jadi Pintu Masuk “Karyawan Titipan”, Etik Medco Dipertanyakan
Pernyataan paling krusial keluar saat Nedi selaku HR mengaku lepas tangan dan tidak tahu-menahu mengenai masuknya gelombang tenaga kerja asal Provinsi Jambi yang mengisi posisi strategis (skill). Nedi mengungkapkan bahwa proses penerimaan tenaga kerja luar provinsi tersebut dilemparkan langsung ke tingkat pimpinan tertinggi di lapangan, yaitu Site Manager.
Pengakuan ini menjadi pemantik utama kecurigaan warga. Muncul indikasi kuat bahwa manajemen Medco Energi sengaja “tutup mata” atau bahkan diduga ada oknum internal Medco yang berkolaborasi dengan Site Manager PT CEP untuk menyelundupkan “karyawan titipan” berskala besar. Publik kini mendesak Dewan Komite Etik Medco Energi untuk turun tangan mengusut tuntas indikasi pelanggaran berat ini, karena sangat tidak masuk akal jika perusahaan seketat Medco bisa kecolongan jika tidak ada “pemain belakang layar” yang mengatur.
Pelanggaran Asas FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) dan Kearifan Lokal
Melihat karut-marut ini, praktisi hukum Yusri Arafat, S.H., M.H., menegaskan adanya pelanggaran norma serius di wilayah hukum adat dan ketenagakerjaan lokal. Ia menyoroti pengabaian prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) atau Hak atas Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan bagi masyarakat adat/lokal.
“Dari kejadian ini, ada banyak norma yang perlu diluruskan. Berdasarkan prinsip FPIC, setiap objek atau aktivitas yang masuk ke areal desa, baik penduduk maupun entitas luar, wajib mendapatkan persetujuan dan informasi di awal tanpa paksaan dari masyarakat adat atau lokal setempat. Ini dasarnya, dan hal ini tidak cukup selesai di tingkat formalitas desa saja. Harus ada keterwakilan masyarakat yang nyata dalam proses ini,” tegas kuyung yus.
Yusri yang menilai tindakan perusahaan telah melukai martabat warga lokal.
“Jangan sampai hak-hak masyarakat terdampak terabaikan—hak mendapatkan pekerjaan, hak atas informasi, dan banyak lagi. Ada ketersinggungan warga yang mendalam karena selalu dianggap tidak mampu. Bukankah kewajiban perusahaan untuk memberikan pencerdasan dan pelatihan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi? Bagaimana warga lokal bisa menaikkan (upgrade) kemampuan dan pengetahuan mereka jika kesempatan kerja saja tidak pernah diberikan?” cetus Yusri kesal.
Sementara itu, Egi Saputra, S.Kom., yang dinobatkan sebagai Ketua Pemuda oleh massa pemuda Simpang Tungkal, menyatakan bahwa konflik sosial ini murni akibat ketidakjujuran pihak vendor dan lemahnya pengawasan pemberi kerja.
“Kalau informasi lowongan pekerjaan ini dibuka secara transparan sejak awal, tidak mungkin terjadi aksi penyetopan seperti hari ini. Kami akan mengusut tuntas siapa saja ‘pemain belakang layar’ di balik isu karyawan titipan ini. Kami mendesak Disnakertrans Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap data karyawan PT CEP. Jika terbukti ada penyelewengan, pihak berwenang harus bertindak tegas tanpa memihak,” tandas Egi.
Ancaman Eskalasi Massa: Aksi Tidak Akan Berhenti
Massa pemuda memastikan situasi di lapangan tidak akan kembali normal sebelum ada keputusan hitam di atas putih yang berpihak pada regulasi daerah dan hak masyarakat Ring 1.
“Sebelum ada kepastian nasib kami para pencari kerja lokal ini, aksi penyetopan akan terus berlanjut,” ujar salah satu pemuda pencari kerja di lokasi.
Aksi yang awalnya digerakkan oleh segelintir orang kini terus mendapat simpati luas dari masyarakat terdampak.
“Aksi ini berawal dari 1 orang, lalu menjadi 3 orang, dan kalau tidak segera diselesaikan, mungkin bisa bertambah menjadi puluhan bahkan ratusan orang yang akan melakukan aksi penyetopan serupa. Adili siapapun yang bertanggung jawab menerima karyawan dari luar desa terdampak, apalagi di luar Kabupaten Musi Banyuasin dan luar Provinsi Sumatera Selatan!” pungkasnya.
Sampai berita ini dimuat, pergerakan pemuda masih menduduki titik-titik krusial operasional dan menunggu respons resmi dari manajemen puncak Medco Energi pusat untuk memotong rantai praktik “mafia rekrutmen” yang merugikan daerah. (MHA)
