Relasipublik.com | Muratara – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), unjuk rasa dan menyegel kantor Bupati Muratara, Rabu (03/02/2021).
Ratusan massa tersebut, tiba dikantor Bupati Muratara Sekitar pukul 09.00 WIB, dengan menggunakan kendaraan roda empat dan langsung melakukan orasi dengan menggunakan alat penguat suara serta membawa sepanduk yang berukuran 4×1 meter yang bertuliskan segera periksa dan tangkap oknum perampas uang rakyat yang bertujuan untuk menemui BPK Provinsi Sumsel.
Dalam orasinya, Prengki salah seorang massa menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya tergabung dalam Aliansi Pemuda Muratara ingin menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumsel.
“Kedatangan kami ini untuk bertemu BPK Provinsi, karena kami mendapat informasi hari ini pemeriksaan keuangan Kabupaten Muratara oleh BPK Provinsi,” ungkap Prengki. Lanjut dia, bahwa sebagai masyarakat dan pemuda ingin menyampaikan dukungan terhadap BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah.
“Untuk itu aksi ini dapat menjadi rujukan BPK dan merekomendasikan berbagai persoalan yang menjadi dugaan melanggar ketetapan peraturan dan menjadi temuan terindikasi kerugian negara,” ujarnya.
Tambah dia mengatakan, Aliansi Pemuda ingin bertemu BPK untuk menyampaikan 10 tuntutan indikasi dugaan korupsi diantaranya rekomendasi tersebut seperti alokasi dana DAK fisik, non fisik, terdiri dari DAK Reguler, penugasan dan Affirnasi sebesar Rp. 62 M, anggaran yang di Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebesar Rp. 180 Miliyar lebih, dana Insentif daerah Rp. 1.9 M, dana JKM Rp. 3 M lebih, dana Covid19 Rp. 31 M lebih rialisasi Rp. 24 M, dana hibah BPBD Pusat ke Daerah Rp. 7 M terlaksana Rp. 6,2 M, anggaran pembangunan rumah jabatan bupati Rp.1,9 M, anggaran alat berat Rp. 9 M lebih dan pembangunan 2020 diduga asal jadi.
“Disini BPK barus mengetahui adanya dugaan dan kerugian negara. Sebab anggaran puluhan miliar yang digunakan bahkan ada sisa anggaran. Tapi dikatakan KAS daerah kosong,” pungkasnya.
Pantauan dilapangan, aksi yang berlangsung didepan Pemkab Muratara tersebut terus memanas lantaran keinginan massa bertemu dengan BPK sedikit alot. Hingga mendapatkan kesepakatan 5 orang perwakilan dan seluruh awak media diperboleh ikut dalam pertemuan tersebut.
Namun saat audiensi diruangan Bupati Muratara seluruh awak media tidak ada yang diperbolehkan masuk sehingga situasi kembali memanas dan pihak perwakilan massapun tidak lama ikut keluar ruangan tanpa adanya kesepakatan.
Sampai berita ini diterbitkan ratusan massa masih melakukan unjuk rassa bahkan penutupan kantor Bupati Muratara sampai waktu tidak dapat ditentukan dan berencana pemblokadean Jalan Lintas Sumatera. (Romadon)
