Relasipublik.com | Muratara – Ratusan warga Desa Beringin Makmur I (BM I ) kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, demo tuntut PT London Sumatera (Lonsum) serahkan 1.200 hektar lahan plasma. Aksi demo digelar Rabu (30/6/2021) sekitar pukul 08.00 WIB, di simpang empat Estate, Dusun III, Desa Beringin Makmur I, Kecamatan Rawas Ilir.
“Tuntutan kami cuma dua, realisasikan lahan plasma yang sudah diajukan sejak 2012 lalu, tapi sampai sekarang belum di realisasikan, dan bangun jembatan kayu menjadi permanen di BM I,” kata Andre, salah warga yang ikut berdemo.
Andre mengaku sejak pagi hingga tengah hari belum ada pihak PT Lonsum menemui warga yang melancarkan aksi protes tersebut. Namun sekitar pukul 14.00 WIB, sudah ada lima anggota DPRD Muratara yang menemui warga secara langsung. Warga mengaku, saat ini ada sekitar 6.000 hektar lebih lahan inti yang sudah digarap PT Lonsum.
Sementar itu, Wakil Ketua DPRD Muratara Amri Sudaryono saat menemui masyarakat mengingatkan, DPRD siap memediasi permasalahan warga dengan PT Lonsum.
Kami minta warga tetap tenang dan bersabar kerena untuk menuntaskan permasalahan tentunya memerlukan proses. Senin nanti kami akan memanggil PT lonsum, terkait permasalahan ini dan kita minta PT Lonsum memberikan hak-hak masyarakat yang belum mereka berikan,” katanya.
Amri meminta warga yang melancarkan aksi demo, agar tidak melakukan perbuatan yang anarkis dan melanggar hukun. Sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kerugian tersendiri bagi masyarakat.
Sementara itu, Maneger Lapangan PT Lonsum Kris menuturkan, permasalahan ini sudah sejak 2013 lalu. Namun sudah ada kemajuan karena kedua belah pihak dari masyarakat maupun PT Lonsum sudah ada kesepakatan.
“Lonsum tetap mensuport dan mengikuti peraturan yang berlaku. Selaku perusahaan kami patuhi apa yang menjadi kewajiban perusahan, kami hormati hak masyarakat, dan senin nanti kita akan bertemu lagi untuk kembahas bersama,” ucapnya.
Menurutnya, PT Lonsum akan membentuk team dan mencantumkan beberapa persyaratan warga yang menerima plasma. Dia meminta, Pemdes dan warga agar bisa sama sama melakukan koreksi jika didapati data yang tidak sesuai. (Romadon)
