Relasipublik.com | Lahat
—Dalam upaya meningkatkan penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH), BaPAS Lahat Kemenkumham Sumsel melaksanakan penandatanganan MoU atau Kerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kamis (19/01/2023).
Bertempat di Aula Kantor Bapas Lahat, Kepala Bapas Lahat, Perimansyah didampingi pejabat struktural yaitu Kasubsi Bimbingan Klien Anak, Rinaldi Ahmad; Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa, Lisma Yuniarti; dan Kepala Urusan Tata Usaha, Dewi Vetrawati beserta Pembimbing Kemasyarakataan, melakukan tanda tangan bersama Sekretari Dinas DPPKBPPPA, Mardiansyah yang dalam hal ini mewakili Kepala Dinas DPPKBPPPA, didampingi Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kasmiyati.
“Penandatanganan MoU terkait dengan penanganan ABH ini merupakan kerjasama untuk pertama kalinya. Semoga untuk ke depannya, kita masih bisa menjalin silaturahmi dengan meneruskan perjanjian kerjasama ini setiap tahunnya”, kata Perimansyah. Kegiatan berlangsung lancar dan tanpa hambatan. Usai tanda tangan, dilakukan sesi foto bersama.
Dalam kesempatan ini juga, Kabapas menerangkan inti dari MoU tersebut dalam rangka memperjuangkan masa depan tunas-tunas bangsa. Sebab dengan semakin banyaknya MoU dengan berbagai pihak yang peduli terhadap anak, maka semakin besar peluang bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan rekomendasi terbaik bagi ABH.
“Jadi bukan hanya pidana penjara saja, tapi masih banyak bentuk pidana lain seperti pelayanan masyarakat, mengikuti pembinaan di LPKS, Rehabilitasi dan lainnya,” jelasnya.
Sementara Sekdin PPKBPPPA, Mardiansyah menyampaikan apresiasinya terhadap Bapas Lahat yang mengajak bekerja sama dalam rangka penanganan ABH.
“Semoga niat baik kita bersama ini mendapat ridho dan kelancaran dari Allah SWT. Sehingga dapat memperlancar kita semua dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing (Dinas PPKBPPPA dan Bapas Lahat)”, ucapnya. (EY)
