RELASIPUBLIK.COM SUMSEL PALEMBANG – Program Keroyok Vaksinasi yang dilaksanakan jajaran Polda Sumsel beserta jajaran sejak beberapa waktu lalu mulai menampakkan hasil. Ini dibuktikan dengan capaian vaksinasi di beberapa daerah sudah melampaui ekspektasi, seperti Kota Palembang dan Prabumulih yang mencapai 70 persen. “Terakhir kita kerjasama dengan Grab dengan jemput bola khususnya bagi lansia yang hendak di vaksin. Saya menginginkan hendaknya TNI-Polri menjadi trigger dengan mengajak serta stake holder yang lain dengan program Keroyok Vaksinasi ini,” ucap Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto,SH saat menjadi tamu di acara podcast bersama General Manager Harian Sumatera Ekspres, Hj Nurseri Marwah, Selasa pagi (23/11). Namun diakui mantan Kapolda Sumbar ini, tidak mudah mengajak masyarakat untuk melakukan vaksin, terlebih kondisi saat ini angka penyebaran Covid-19 sudah melandai. Yang membuat masyarakat enggan untuk di vaksin, ini menjadi tugas dari jajaran TNI-Polri untuk meyakinkan masyarakat agar mau di vaksin. Bahkan, jajaran Polrestabes/Polres ditarget selama lima hari plus di hari Sabtu tetap membuka layanan Keroyok Vaksinasi yang bahkan per hari bisa melayani hingga 10 ribu orang warga perhari, tergantung pada kondisinya masing-masing. “Salah satu wujud apresiasi kita terhadap jajaran Polrestabes/Polres dalam pelaksanaan program Keroyok Vaksin ini dengan memberikan reward and punisment. Termasuk bagi wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dan perairan kami bekerjasama dengan mitra. Bahkan Keroyok vaksin ini sampai masuk ke sekolah dan kampus,” papar Toni. Soal gebrakan yang telah dilakan jenderal bintang dua yang berpengalaman di bidang reserse ini tak perlu diragukan lagi. Baru menjabat dua minggu sebagai Kapolda Sumsel, setidaknya 1.000 sumur minyak ilegal yang dijadikan sebagai lokasi penambangan minyak mentah ilegal (illegal drilling). Namun, tak hanya ditutup, dampak penutupan sumur ilegal itu juga difikirkan Toni. “Sebelum masuk Sumsel saya telah mendapatkan informasi jika praktik illegal drilling ini sudah menjadi hal yang biasa dan telah berulang tahun. Makanya saja ajak Forkompimda duduk bersama membicarakan bagaimana solusi pemecahan masalahnya,” urai alumni Akpol 1988 ini. Pasalnya, hasil investigasi yang dilakukan pekerja di sumur minyak ilegal ini sana sekali tak memiliki kompetensi (keahlian) di bidang ini. Tapi lantaran tergiur keuntungan yang sangat menggiurkan mereka mau saja ketika disuruh melakukan praktik ilegal. Bayangkan saja, dengan modal yang dikeluarkan untuk tiga lubang sumur sebesar Rp100 juta bisa BEP (Break Even Point) atau balik modal hanya dalam kurun waktu satu bulan saja. “Saat ini melalui Direktorat Kriminal Khusus kami menggandeng stake holder terkait termasuk Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah dirumuskan regulasi yang mengatur terkait operasional dan pemberdayaan sumur-sumur minyak tua dan ilegal yang selama ini diusahakan oleh masyarakat,” papar perwira tinggi (Pati) Polri kelahiran Jakarta 5 Oktober 1965 silam ini.tutupnya,
Reporter : Hendri
Editor : Bolok
