Relasipublik.com | Lahat – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya terus mengupayakan untuk meminimalisir terjadinya kelangkaan pasokan elpiji bersubsidi dan memperjuangkan pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) khususnya di Kabupaten Lahat. Salah satu caranya adalah membuat program satu desa satu pangkalan elpiji resmi.
Ketua YLKI Lahat Raya, Sanderson Syafe’i, ST. SH menjelaskan program ini bermaksud bahwa satu desa paling tidak ada satu pangkalan elpiji 3 kg agar mudah diakses konsumen akhir. Jumlah berapa yang dijualpun mengikuti kebutuhan dan jumlah KK RTM dari desa tersebut.
“Jadi konsep yang kita ajukan saat RDP lalu, satu desa itu harus ada satu pangkalan, agar segera direalisasikan supaya konsumen RTM bisa menikmati HET yang tepat sasaran. Tidak ada alasan lagi para Agen untuk menolak ikut program ini karena juga selaras dengan Pertamina”, ujar Sanderson usai berkoordinasi dengan Ketua Komisi II DPRD Lahat, Selasa (13/10/2020).
Sanderson menjelaskan hal ini dilakukan selain untuk mengantisipasi kelangkaan juga untuk bisa meratakan pola distribusi sehingga semua desa mendapatkan suplai yang cukup. “Biar nggak ada desa yang nggak ada pangkalan untuk memudahkan mendapat HET sesuai SK Bupati Lahat. Dan supaya tidak ada dominasi dan monopoli. Kalau mendominasi akan ada celah pengecer bermain harga lagi. Nah ini biar pemerataan pola distribusi. Secara volume sih nggak nambah,” ujar Sanderson.
Ia menjelaskan sebenarnya selama ini jumlah pangkalan elpiji yang ada jumlahnya lebih 350 pangkalan. Hanya saja, pangkalan ini tidak menyebar secara merata ke 367 desa / kelurahan sehingga kerap terjadi keluhan di satu desa tidak ada elpiji tiga kilogram, sedangkan di desa sebelah berlimpah.
“Ya itu masalahnya, ada satu desa ada lima pangkalan. Tapi ada juga satu desa nggak punya pangkalan elpiji. 350 pangkalan itu, tapi nggak rata. Makanya kan itu harus diberesin bersama Komisi II dan Pemkab Lahat,” ujar Sanderson.
Ia juga menjelaskan para pangkalan ini juga dihimbau untuk tidak hanya menjual elpiji tiga kilogram saja, tetapi juga menjual elpiji yang non subsidi. Harapannya, masyarakat juga bisa beralih dari penggunaan elpiji subsidi ke elpiji reguler.
“Kami juga minta buat mereka jual juga yang non subsidi kan. Jadi kedepan, setiap pengajuan tiga kg, kita tawarkan juga yang non tiga kg, jadi non PSO, ada dimana-mana,” ujar Sanderson.
Sementara, Ketua DPRD Lahat melalui Ketua Komisi II Dedi Candera. SE, mengungkapkan sangat merespon perjuangan YLKI Lahat untuk konsumen RTM dan akan terus berkoordinasi menindaklanjuti hasil kesepakatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu bersama Disperindag, Bagian SDA, Bagian Perekonomian dan Pihak PT. Pertamina (Persero) Markateting Operation Region (MOR) II SBM IV, Hiswana Migas Lahat, 6 Agen dan YLKI Lahat Raya.
Senada dengan YLKI Lahat, Dedi Chandra pun segera mendesak Pertamina untuk dapat segera merealisasikan pendirian pangkalan di setiap satu desa satu pangkalan, harga jualan sampai ke masyarakat tidak akan mengalami kenaikan signifikan akibat besarnya biaya pengangkutan dari SPPBE ke pangkalan seperti selama ini. “Itu salah satu faktor tingginya harga di pangkalan. Solusinya, pangkalan dibagi perdesa, barang diantar sampai ke titik akhir biaya sudah ditanggung pemerintah. Dalam waktu dekat segera diterapkan sebagai contoh di 10 desa di Kecamatan Sukamerindu berbasis data RTM dan akan menikmati harga HET yang berlaku”, pungkasnya. (EY)
