Relasipublik.com | Palembang – Pelantikan Dewan Pengurus Cabang Palembang dan Dewan Pengurus Cabang Muba Raya, persaudaraan penasehat hukum Indonesia (peradi pergerakan) masa bakti 2020-2023, yang di gelar di hotel Swarna Dwipa, Sabtu (5/12/2020).
Pelantikan ini dengan tema “organisasi profesi yang konsisten mengawal penegakan hukum dan membela hak konstitusional warga negara,” Ketua Umum DPP Peradi Pergerakan, Sugeng Teguh Santoso SH mengatakan, bahwa ada beberapa hal yang penting buat organisasi advokat, pertama advokat itu ada bukan hanya untuk dirinya sendiri seperti mencari uang saja. Tetapi Advokat ada karena berasal dari masyarakat.
“Advokat ada untuk kepentingan masyarakat, dalam hal akses masyarakat mendapatkan keadilan. Diantaranya banyak masyarakat yang tidak mampu yang tidak bisa membela diri. Sehingga harus dibantu oleh komunitas advokat,” tegasnya.
Dia mengatakan, organisasi advokat jangan hanya bicara buat kepentingan anggotanya saja, tetapi harus berkontribusi kepada negara dan pemerintah, pihaknya memastikan akan mengawal dan menegakkan prinsip negara hukum.
“Jangan menjadi negara kekuasaan, main kuasa yang masyarakatnya ditindas. Akhirnya kita diam saja, peraturan-peraturan yang tidak ber intikan keadilan kita juga harus ikut berkontribusi,” tandasnya.
Ketua DPC Palembang Peradi Pergerakan, Ricky MZ SH saat di wawancarai usai di lantik menuturkan,
“Alhamdulillah, tadi kita baru dilantik, untuk program awal kita langsung melakukan pembukaan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) yang akan dibuka simbolis langsung oleh ketua Umum DPP Peradi Pergerakan sekaligus memberikan materi-materi seperti kode etik profesi advokat,” tuturnya.
Untuk anggota DPC Palembang Peradi Pergerakan tercatat sekitar 20 orang. kebetulan tadi itu ada perubahan SK kemudian ada juga pihak-pihak diluar klame posisi terhadap pergantian sekretaris ada pergantian ketua bidang dan lain-lainnya.
“Kami berharap adanya Peradi pergerakan yang pertama pendidikan ke masyarakat kemudian hak-hak masyarakat jangan sampai terbengkalai. Artinya kalau ada yang mencari keadilan yang kurang mampu, kita juga berkewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma bahkan gratis,” bebernya.
Sementara itu, Asisten I Pemprov Sumsel, Ahmad Najib menambahkan, pihaknya melihat bahwa persaudaraan penasihat hukum Indonesia (Peradi Pergerakan) ini sangat strategis dalam rangka membangun. Bagaimana supremasi hukum.
“Ketua umum mengajak para anggotanya untuk menegakkan kebenaran untuk berbuat demi keadilan. Oleh karena itu Pemprov Sumsel, apapun itu organisasinya yang pasti adalah satu peran dari pada organisasi dalam rangka pembangunan khususnya di bidang penegakan hukum,” pungkasnya.(Ocha)
Editor : (Can.Y)
