Palembang, RelasiPublik.com- Wakil Kepala BPOKK Daerah Sumsel Partai Demokrat Pemilu serentak 2024 masih terbilang lama, tapi berbagai lembaga survei sudah merilis nama-nama kandidat yang dinilai potensial menjadi calon presiden 2024. Tentu, setiap ada perhelatan akbar seperti pilpres, pilkada ataupun pileg, pada umumnya masyarakat mengharapkan munculnya pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Memenangkan kontestasi Pemilu 2024 tentu bukan perkara mudah mengingat generasi milenial menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar. Karena itu, partai politik maupun masing-masing kandidat harus memiliki strategi jitu untuk menarik simpati generasi milenial sebagai pemilih yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap hasil pemilu.
Survei BPS mencatat jumlah usia muda produktif (15-64 tahun) pada 2020 mencapai 191,08 juta jiwa atau sekitar 70,72% dari jumlah total penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Ini lebih tinggi dari angka Pemilu 2019, di mana setengah dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdiri dari pemilih muda (usia 17-40 tahun). KPU mencatat, pada pemilu 2019, usia pemilih 21-30 sebanyak 42.843.792 orang, dan usia 31-40 tahun 43.407.156 orang. Jika jumlah ini ditambah pemilih usia 17-20 tahun, maka persentase pemilih muda yang terdiri dari generasi milenial (lahir tahun 1981-1999) dan generasi Z (lahir tahun 1997-2012) mencapai 50% (Koran Sulindo, 28/10/2021).
Berdasarkan data tersebut, bisa dipastikan bahwa partai politik (parpol) berlomba-lomba untuk merebut suara kaum milenial. Generasi milenial dianggap menjadi penentu keberhasilan pemilu serentak nanti. Dengan kata lain, eksistensi kaum milenial tidak bisa dipandang sebelah mata. Generasi Melek Politik.
Pemuda adalah penerima estafet kepemimpinan yang akan diberi amanah atas nasib masa depan bangsa ini. Sebagai bangsa besar, Indonesia membutuhkan peran aktif kaum milenial. Karenanya, para pemuda ‘zaman now’ tidak boleh apatis terhadap dunia politik. Mereka harus menjadi generasi yang mau berpolitik. Maksudnya, kaum milenial tidak harus terjun ke dunia politik praktis. Yang paling penting di alam demokrasi seperti saat ini, generasi milenial harus peduli terhadap dunia perpolitikan.
Untuk mencetak generasi milenial yang melek politik memang tidak semudah yang kita bayangkan. Di sini dibutuhkan literasi politik bagi generasi milenial. Pendidikan atau literasi politik memiliki muatan politis, meliputi loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.
Menurut Muchamad Yuliyanto (2018), literasi politik adalah aktivitas sosialisasi informasi disertai diskusi tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan politik untuk menciptakan pribadi yang melek politik sehingga menjadi warga negara yang cerdas karena kritis, bersikap dewasa, dan konstruktif dalam memandang politik dan kekuasaan.
Lebih lanjut, Yuliyanto menegaskan ada tiga target literasi politik. Pertama, menyasar aspek knowledge, yakni perubahan dan peningkatan ranah pengetahuan dan wawasan individu tentang politik dalam beragam dinamikanya. Kedua, lebih berupaya terjadi perubahan sikap terhadap berbagai fenomena perpolitikan di negeri ini. Ketiga, kesediaan individu mengubah perilaku bahkan bertindak dalam rangka memperbaiki keadaan melalui partisipasi kritis dan konstruktif pada proses pengambilan keputusan sejak berpartisipasi pada pemilu sampai mengawal visi-misi politikus terpilih.
Untuk menumbuhkan partisipasi generasi milenial, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar mutlak dilakukan. Pemerintah, partai politik (parpol), dan lembaga-lembaga sosial menjadi elemen penting yang harus berupaya memberikan literasi politik bagi generasi muda. Dengan peningkatan literasi politik, kita berharap generasi milenial yang merupakan pemilih potensial akan berpartisipasi secara aktif menggunakan hak politiknya pada Pemilu 2024 mendatang. (Arie Muhyiddin, S.H., M.H.)
