Relasipublik.com | Palembang – Rapat percepatan pembangunan jalan tol di Sumsel diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden RI bertempat di Hotel Arista, Kamis (10/12/2020).
Deputi I Bidang Infrastruktur , Energi dan Investasi Kantor Staf Presiden RI, Febry Calvin Tetelepta mengatakan, pihaknya sengaja datang rapat ke Sumsel untuk membahas percepatan pembebasan lahan dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol di Sumsel.
“Kita bersyukur, Pemerintah daerah disini baik itu Muba, Muara Enim, OKI, Pemprov, dan semuanya berkomitmen untuk mempercepat pembebasan lahan pada tahun 2021,” ujarnya.
“Selain itu, juga ada komitmen dari MHP terkait lahan hutab, dan Kanwil BPN siap menginventarisir termasuk tanam tumbuh disana, agar pembebasan lahan bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.
Dia menuturkan, dalam rapat ini juga dibahas pihaknya mendorong kontraktor, Hutama Karya agar berkoordinasi dengan Pemerintah daerah. “Koordinasinya sudah berjalan dengan baik,” ucapnya.
Dia menjelaskan, jalan tol ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumsel. Sehingga, pihaknya akan melakukan rapat evaluasi kembali pada Januari tahun 2021.
“Tugas kita di Kantor Staf Presiden RI adalah agar kendala dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) segera diselesaikan dengan baik. Kita bersyukur baik Pemprov, dan Pemkab dan Pemkot di Sumsel koordinasinya berjalan baik. Sehingga pada tahun 2023, atau paling lambat 2024 semua jalan tol sudah terhubung,” bebernya.
“Jadi sebelum kepemimpinan Bapak Presiden berakhir, semua jalan tol sudah selesai dan tersambung. Jalan tol dari Aceh sampai Bakahuni semuanya tersambung,” tandasnya.
Sementara itu, Project Director of Indralaya-Prabumulih Toll Road Contruction Division, Hasan Turcahyo menambahkan, pembangunan jalan tol Sumatera ini bertujuan untuk perkembangan ekonomi di Sumatera.
“Kami siap membangun dan mengoperasikan. Dengan adanya rapat ini diharapkan dapat memercepat pembebasan lahan. Dan ini sudah kami lakukan dengan Kepala daerah sejak November lalu,” katanya.
” kontruksi dapat dilakukan pada tahun 2021, dengan catatan lahan sudah dibebaskan.
“Koordinasi kita dengan bupati dan Walikota sudah berjalan dengan baik. Semoga pembebasan lahan segera dapat diselesaikan,” pungkasnya. (Ocha)
