Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Kota Palembang

Lahan Parkir di Kota Palembang Kurang Tertib, Aktivis Sumbagsel Sampaikan Ini

112
×

Lahan Parkir di Kota Palembang Kurang Tertib, Aktivis Sumbagsel Sampaikan Ini

Sebarkan artikel ini

Sumsel.relasipublik.com | Palembang
–Melihat keadaan yang terjadi saat ini di kota Palembang, Rubi indiarta aktivis Sumbagsel yang juga sekretaris partai Golkar kota Palembang angkat suara,harus diakui saat ini kalau di kota Palembang ini, selain penataan parkir yang semberawut. Kami juga mempertanyakan kemana sebenarnya uang dan dana yang sudah di siapkan untuk dinas perhubungan.

Kota Palembang ini, tiap hari selalu saja kita lihat ada penggembokan mobil di jalan jalan protokol tapi transparansi serta kemana dana tersebut sampai saat ini tidak jelas,terus PAD untuk parkir itu berapa kemana dan di mana saja yang terkena retribusi itu.

Yang lebih memalukan lagi kalau kita ada tamu dari luar kota mau lewat ke jalan merdeka dan depan kantor walikota dan sekitarnya itu malu rasa nya mobil dan motor berjejeran parkir di badan jalan tidak ada satupun yang berani melakukan tindakan tegas disana.

Rubi indiarta yang juga sekretaris KNPI sumsel ini mengatakan rasa keadilan jadi masyarakat kota Palembang itu rasa nya sudah tidak ada, kita lihat di sepanjang jalan Sudirman tidak boleh ada yang parkir lama padehal tapi di sepanjang jalan merdeka bahkan .

Di samping kantor walikota sendiri berjejer mobil parkir dan itu di tarik uang parkir nya.
Padahal perwali sudah ada. Kalau memang perwali tidak di patuhi ya sudah cabut saja perwalinya anggap saja perwali nya gagal dan mandul.

Rubi yang juga ketua aliansi aktivis Sumsel ini mengatakan. “Kami meminta kepada walikota untuk memanggil dinas perhubungan dan mempertanyakan hal itu. Kalau memang tidak bisa kerja pecat aja Kadishub dan Kabid Kabid nya,” katanya Selasa (08/06/2021)

Ganti yang lain yang bisa bekerja dan bisa membuat indah kota Palembang ini, buat apa ngabisi uang rakyat untuk gaji mereka dan tunjangan mereka yang besar kalau rasa aman dan tentram serta nyaman tidak di rasakan oleh masyarakat kota Palembang.

Terakhir kami akan meminta kepada DPRD kota Palembang khusus nya fraksi Golkar untuk mangggil dinas perhubungan dan mempertanyakan hal tersebut dan meminta transfaransi anggaran serta benar benar mereka melakukan tugas dan fungsi pengawasan nya. Jangan sampai kota Palembang di pandang buruk hanya karna salah satu Dinas yang tidak bisa bekerja. Ibarat pepatah rusak susu sebelangah hanya karena setitik nila. (Afrika)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *