Relasipublik.com | OKI – Kisruh di SD Negeri 5 Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), semakin memanas. Tudingan terhadap Kepala Sekolah, Sri Astuti, S.Pd, atas dugaan kepemimpinan arogan, nepotisme, dan penyimpangan dana BOS, kini diperparah dengan sorotan tajam terhadap peran suaminya, Adi Abraham, yang dinilai melampaui batas dan berpotensi melanggar aturan.
Plt Forum Wartawan Pedamaran (FWP), John Herry, dengan tegas menyoroti tindakan Adi Abraham yang kerap tampil mewakili istrinya dalam urusan sekolah. Menurutnya, hal ini tidak hanya melanggar etika jabatan, tetapi juga berpotensi melanggar Undang-Undang terkait pengelolaan lembaga pendidikan.
“Ini sangat aneh! Kenapa suami yang selalu tampil? Apakah dia kepala sekolah yang sebenarnya? Ini jelas melanggar aturan dan etika. Seorang kepala sekolah harus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sekolah, bukan malah diwakilkan kepada suami,” ujar John Herry dengan nada geram. Pada Sabtu (04/10)
John Herry merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara jelas mengatur tentang tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan. “Tidak ada satu pasal pun yang membenarkan seorang kepala sekolah mewakilkan tugasnya kepada suami atau pihak lain yang tidak memiliki kewenangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, John Herry menyoroti tindakan Adi Abraham yang menerima tim FWP di depan teras sekolah. “Ini tidak pantas! Sekolah adalah lembaga publik, bukan rumah pribadi. Seharusnya kepala sekolah yang menerima tamu, bukan suami yang tidak memiliki jabatan resmi di sekolah,” imbuhnya.
Menyikapi situasi yang semakin memanas, Tim FWP Akan mengajak Aktivis Sumatra Selatan IKBML Sumsel Akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Pemda OKI Dan Dinas Pendidikan OKI.
“Kami akan turun ke jalan jika Dinas Pendidikan tidak segera mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Sekolah SDN 5 Pedamaran dan suaminya. Ini bukan hanya masalah internal sekolah, tetapi sudah menjadi masalah publik yang harus diselesaikan,” tegas John Herry.
Pakar Hukum Dari Advokat Sumatra Selatan Wawan ST. SH.MH Saat di hubungi melalui watshap, menjelaskan bahwa peran suami kepala sekolah dalam urusan sekolah sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Jika suami memiliki kepentingan pribadi atau bisnis yang terkait dengan sekolah, maka hal ini dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalitas kepala sekolah dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Wawan juga menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang jika suami kepala sekolah terlalu dominan dalam urusan sekolah.
“Suami tidak memiliki kewenangan resmi dalam pengelolaan sekolah. Jika dia terlalu ikut campur, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap guru dan staf sekolah lainnya,” jelasnya.
Masyarakat Pedamaran Berinisial R mendesak Dinas Pendidikan OKI untuk segera bertindak cepat dan transparan dalam menyelesaikan kisruh di SD Negeri 5 Pedamaran. Mereka berharap agar Dinas Pendidikan melakukan investigasi mendalam, memeriksa semua laporan dan keluhan yang masuk, serta mengambil tindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran.
“Kami tidak ingin dunia pendidikan di Pedamaran tercoreng oleh kasus ini. Dinas Pendidikan harus bertindak tegas demi menyelamatkan masa depan anak-anak kami,” ujar R
Menanggapi ancaman aksi demonstrasi dari FWP, Adi Abraham kembali mempersilakan. “Silakan saja demo, itu hak mereka untuk menyampaikan aspirasi. Kami tidak takut, karena kami merasa tidak bersalah,” ujarnya dengan nada menantang.
Pernyataan Adi Abraham ini justru semakin memicu kemarahan dari berbagai pihak. Mereka menilai bahwa Adi Abraham tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah dan justru terkesan meremehkan aspirasi masyarakat.
Di tengah situasi yang semakin memanas, masyarakat Pedamaran menaruh harapan besar kepada Bupati OKI, H Muchendi Mahzareki, untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah di SD (***)
