Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pemasyarakatan.

Plh Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin, Mishbahuddin, menyampaikan bahwa pemberian remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif, di antaranya berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta telah menjalani masa pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada peringatan Hari Raya Waisak Tahun 2026 ini, sebanyak 4 orang Warga Binaan Pemasyarakatan menerima Remisi Khusus I (RK I). Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 orang menerima remisi selama 1 bulan dan 1 orang menerima remisi selama 1 bulan 15 hari.

Pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik selama menjalani masa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, remisi juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan lainnya untuk terus mengikuti program pembinaan secara aktif dan menjaga perilaku yang baik.

Melalui kegiatan ini, hak warga binaan untuk memperoleh remisi dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemberian remisi turut mendorong terciptanya suasana yang kondusif, aman, dan tertib di lingkungan Lapas.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar tanpa kendala yang berarti.

Dengan adanya pemberian Remisi Khusus Waisak Tahun 2026 ini, diharapkan proses pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dapat terus berjalan secara optimal dalam mendukung tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu membentuk warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke tengah masyarakat. (M.Nur)

Artikel Remisi Waisak 2026 Diberikan, Lapas Narkotika Banyuasin Dorong Semangat Pembinaan WBP pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Mengusung tema “Sinergi Menjaga Ketertiban dan Kepatuhan terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi”, apel dipimpin langsung Gubernur Sumatera Selatan Dr H Herman Deru.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet SH, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Roni Santana Nugroho SIK SH MHum, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Iwan Ma’ruf Zainudin SE MM, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Hukum Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi, Pengawas Internal SKK Migas Irjen Pol Ibnu Suhendra, Tenaga Ahli Komisi Pengawas SKK Migas Irjen Pol Dr Robet Kenedy, Direktur Hulu Kementerian ESDM Ariama Soemanto, Vice President Bidang Eksploitasi SKK Migas Bambang Prayoga, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan Dr H Apriyadi MSi, hingga unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Turut hadir Dandim 0401/Muba Letkol Inf Dimas Kurniawan, Kapolres Muba AKBP Rurry Prastowo SH SIK MIK, Anggota DPRD Muba Andriyadi SIP MSi, Kasi Intel Kejari Muba Abdul Haris Agusto SH, Asisten I Setda Muba Ardiansyah SE MM PhD CMA, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dr Iskandar Syahrianto SSos M Si, Plt Kepala Dinas Kominfo Muba Daud Amri SH, jajaran kepala perangkat daerah Muba, camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta unsur perusahaan dan personel TNI-Polri.

Dalam laporannya, Bupati Muba H M Toha Tohet SH menyampaikan bahwa implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola sumur minyak masyarakat sekaligus mendukung percepatan ketahanan energi nasional.

Menurut Toha, regulasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, tetapi juga menekan dampak lingkungan, gangguan keamanan, serta persoalan sosial akibat aktivitas pengeboran ilegal.

“Melalui implementasi regulasi ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ingin mewujudkan tata kelola sumur minyak masyarakat yang lebih profesional, legal, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, perusahaan, dan masyarakat.

Selain itu, apel ikrar juga bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sumur minyak rakyat yang sesuai ketentuan hukum serta menekan aktivitas illegal drilling dan illegal refinery di wilayah Musi Banyuasin.

Toha menyebutkan, kegiatan itu diikuti sekitar 1.090 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, Forkopimda, aparat keamanan, organisasi masyarakat, pelaku usaha, hingga masyarakat umum.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Muba juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mempercepat implementasi regulasi tersebut, termasuk penguatan koordinasi lintas sektoral, penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi pengelolaan sumur minyak masyarakat yang ramah lingkungan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Regulasi yang baik tidak akan berarti tanpa adanya komitmen dan kerja nyata di lapangan. Karena itu, ikrar bersama ini harus menjadi komitmen moral seluruh pihak,” kata Herman Deru.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil inventarisasi Kementerian ESDM Republik Indonesia pada 9 Oktober 2025, terdapat sebanyak 22.381 sumur minyak masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sumur-sumur tersebut nantinya akan dikelola oleh tiga badan usaha yang ditunjuk gubernur atas usulan bupati, yakni PT Petro Muba sebanyak 14.381 sumur, Koperasi Rezeki Bersama Sejahtera 4.000 sumur, dan UMKM PT Keluang Berkah Energi sebanyak 4.000 sumur.

Herman Deru memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas inisiatif penyelenggaraan apel ikrar bersama tersebut. Menurut dia, langkah itu menjadi bukti keseriusan daerah dalam mendukung tata kelola energi yang bersih dan berintegritas.

Ia juga meminta seluruh pihak memperkuat pengawasan terhadap implementasi regulasi agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen terkait harus semakin solid agar Sumatera Selatan dapat menjadi pionir pembangunan energi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan ikrar bersama, peninjauan stan BUMD, koperasi dan UMKM pengelola sumur minyak masyarakat, pemberian bantuan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta pembagian sembako kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan peninjauan langsung sumur minyak masyarakat di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang.()

Artikel Ribuan Peserta Hadiri Deklarasi Implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Seorang pebisnis perempuan asal Kota Pelembang berinisial SA mengaku menjadi korban fitnah dan pembunuhan karakter melalui unggahan di media sosial. Tidak hanya itu, kasus ini juga menyeret nama oknum anggota kepolisian.

Melalui kuasa hukumnya dari SHS Law Firm, Dr (C) Sofhuan Yusfiansyah, SH., MH SA secara resmi melaporkan seorang perempuan berinisial SAL ke Polrestabes Palembang. Selain itu, pihaknya juga melaporkan oknum anggota Polri berinisial RSM ke Divisi Propam.

“Kami tegaskan bahwa klien kami menjadi korban kejahatan di media sosial yang sangat merugikan, baik secara bisnis maupun martabat pribadi,” ujar Sofhuan dalam keterangannya, Senin (4/5/2026), didampingi tim kuasa hukum lainnya, yakni Sri Agria Sekar Retno, SH, Septiani, SH., MH, dan Sandy, SH.

Laporan tersebut telah diterima pada Maret 2026 dengan nomor LP: B/717/III/RES 2.5/2026 dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

*Kronologi Kasus*

Sofhuan menjelaskan, peristiwa ini bermula dari komunikasi antara SA dengan oknum Polri RSM sejak November 2023.

Hubungan keduanya semakin intens, terlebih saat RSM disebut tengah dalam proses perceraian dengan istrinya.

Namun, pada Juli 2024, SAL yang merupakan istri RSM menghubungi SA melalui WhatsApp dan Instagram. Dalam pesan tersebut, SAL menuduh SA sebagai pelakor (perebut laki orang).

“Dari percakapan tersebut SAL isteri dari RSM juga menyampakan kepada klien kami bahwa oknum Polri RSM memiliki banyak hutang dan pinjaman online, bahkan menjual emas milik SAL serta memiliki hutang kepada teman-temannya.

Bahkan menurut SAL, suaminya RSM sengaja mendekati klien kami karena alasan keuangan dengan cara memanfaatkan keuangan klien kami,”jelaa Sofhuan.

Selama menjalin hubungan dengan RSM, SA mengaku telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membantu RSM menyelesaikan tanggungjawabnya, baik dalam bentuk tunai maupun emas.

Dalam perjalanan hubungan tersebut, SA pernah meminjamkan uang kepada RSM dengan total Rp40 Juta lebih secara bertahap.

*Dugaan Pencemaran Nama Baik*

Sebelumnya, principal dalam hal ini SA menyatakan SAL pernah menghubungi melalui direct messenger Instagram dan WA. Dalam teks tersebut SA sempat mengajak SAL untuk berjumpa sebanyak dua kali untuk mengklarifikasi permasalahan. Dan bahkan SA menyampaikan untuk mempersilahkan memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.

“Dan kemudian, muncul story Instagram dalam bentuk highlight (sorotan) dengan judul “Pelakor” yang dengan sengaja menghina klien saya dengan menunjukkan nama, alamat, dan foto klien yang bertuliskan “visi dan misi menjadi bayangkhari”.

“Berkali-kali menjadi simpanan suami orang” hingga membuat klien saya semakin terpojok dan di fitnah keji,” tambah Septiani,SH sambil menunjukkan foto bukti-bukti.

Senada dikatakan Sri Agria Sekar Retno, bahwa tindakan dari SAL tersebut yang memposting di media sosial dengan menyebutkan nama, foto, bahkan alamat dari SA adalah tindakan kejahatan dan membunuh karakter SA.

“Ini tindak kejahatan yang jelas telah membunuh karakter klien kami. Dan tindakannya melanggar UU Ite karena itu kami melaporkan SAL ke Polrestabes Palembang,” tegas Sri Agria.

Sri Agria menjelaskan, peristiwa tindakan di medsos itu terjadi pada januari 2026 sekitar pukul 22.00 WIB. Dia juga menunjukkan bukti-bukti posting di media sosial yang isinya sangat menyakitkan dengan tuduhan terkait ingin merebut suami orang, hingga tuduhan tentang keinginan menjadi ibu Bhayangkari.

“Klien kami adalah pebisnis perempuan sukses yang tidak membutuhkan pangkat, jabatan, bahkan harta benda dari RSM,”tegasnya.

*Laporan ke Propam*

Selain melaporkan SAL, pihak kuasa hukum juga melaporkan RSM ke Divisi Propam Polri. Hal ini dilakukan karena RSM diduga terlibat dalam rangkaian peristiwa yang merugikan SA.

A“Klien kami justru mengalami kerugian materi akibat hubungan tersebut. Karena RSM adalah anggota Polri, kami juga menempuh jalur etik dengan melaporkannya ke Propam,” ujar Sri Agria.

*Harapan Penegakan Hukum atas LP Polda Sumsel*

Kuasa hukum berharap aparat kepolisian dapat menangani perkara ini secara profesional dan transparan.

“Kami berharap Kapolda Sumsel dan Kapolri dapat menegakkan hukum secara adil. Polri harus hadir sebagai pelindung masyarakat, termasuk bagi korban kejahatan digital seperti klien kami,” tutup Sofhuan. (Rilis)

Artikel VIRAL! Pebisnis Cantik Palembang Dihancurkan di Medsos, Nama Oknum Polri Ikut Terseret pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Pelantikan ini merupakan bagian dari agenda pengukuhan kepengurusan IWO wilayah Sumatera Selatan dan pengurus daerah se-Sumatera Selatan periode 2025–2030, yang dihadiri oleh Bupati Musi Banyuasin, Forkopimda,Gubernur Sumsel yang di waki olah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Selatan adalah Drs. H. Arinarsa JS, Bupati Murahtara yang di wakili olah Staf Ahlin Bubati Kemasyarakat dan SDM Al-Azhar., S. Kom., M.Si,serta insan pers dari berbagai wilayah.

Ketua PD IWO Musi Banyuasin, Sandi Andika, SH, menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya merupakan kepengurusan yang sah dan memiliki legitimasi organisasi yang jelas.

“Dengan telah dilantiknya kepengurusan ini, kami tegaskan bahwa PD IWO Musi Banyuasin di bawah kepemimpinan saya adalah kepengurusan yang sah. Ini adalah amanah organisasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan berintegritas,” tegas Sandi Andika.

Ia juga mengajak seluruh anggota untuk menjaga soliditas dan tidak terpecah oleh kepentingan yang dapat merusak marwah organisasi. “Kami mengajak seluruh anggota untuk tetap solid, menjaga kekompakan, dan bersama-sama membesarkan IWO di Musi Banyuasin,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin, H.M.Toha Tohet S.H dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelantikan IWO wilayah Sumatera Selatan dan pengurus daerah se-Sumatera Selatan periode 2025–2030 dan berharap organisasi ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah.Kami menyambut baik kehadiran dan pelantikan PD IWO Musi Banyuasin.

Pemerintah daerah membutuhkan peran media sebagai mitra dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. “Namun demikian, kami juga berharap IWO tetap menjaga independensi dan profesionalisme,” ujarnya

Ia juga menekankan pentingnya peran pers dalam menjaga keseimbangan informasi serta mendukung pembangunan daerah secara konstruktif.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum IWO, H. Teuku Yudhistira Adi Nugraha M.I.KOM,menegaskan bahwa kepengurusan yang telah dilantik merupakan struktur resmi yang diakui oleh organisasi.Pelantikan ini adalah bentuk pengesahan resmi dari organisasi. “Kepengurusan PD IWO Musi Banyuasin yang dipimpin oleh Sandi Andika adalah sah dan berada dalam garis komando organisasi IWO,” tegas Yudhistira

Ia juga mengingatkan seluruh anggota untuk menjaga nama baik organisasi dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.“Kami tidak ingin IWO disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami minta seluruh anggota untuk tetap patuh terhadap aturan organisasi dan menjaga profesionalitas,” lanjutnya.

Menutup pernyataannya, Sandi Andika S.H kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir adanya pihak yang mengatasnamakan IWO tanpa legitimasi.Kami tegaskan, tidak boleh ada pihak yang mengatasnamakan IWO tanpa dasar yang sah. Kami akan bersikap tegas demi menjaga nama baik organisasi,” pungkasnya.

Dengan pelantikan ini, PD IWO Musi Banyuasin diharapkan mampu menjadi organisasi wartawan online yang profesional, solid, dan dipercaya masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan daerah.( )

Artikel Sandi Andika, Ketua PD IWO Muba Resmi Dilantik pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Tingginya intensitas penambangan ilegal batubara Wilayah Hukum Polsek Tanjung Agung dan Wilayah Hukum Polsek Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim menjadi atensi serius dari aktivis Barisan Rakyat (Bara) Merdeka Sumatera Selatan. (14/04).

Dalam laporannya disampaikan operasi tambang ilegal di wilayah tersebut mencerminkan kejahatan serius berupa perampokan sumber daya alam (SDA), kerusakan lingkungan hidup, hingga kerugian perekonomian negara.
Peneliti Bara Merdeka, Erik Agusdiansyah menyampaikan bahwa untuk melakukan penambangan dan eksploitasi hasil tambang Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) itu harus ada izin dari Kementerian ESDM RI. Sementara temuannya didapati temuan pihaknya dilokasi IUP PTBA dan Ricobana Abadi (RBA) Subkon IUP PT BAS diduga Batubara ditambang bebas secara ilegal. “Selain itu perusahaan pertambangan ilegal juga tidak memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini tentu juga akan merugikan masyarakat dan negara” papar erik.

Hasil olah data dan investigasi lapangan, Bara Merdeka Sumsel menemukan dugaan pemilik usaha tambang ilegal atau pihak bertanggung jawab atas penambangan dimaksud, berinisial sebagai barikut ; (Ujg), (Jck), (Hj.D), (Dar), (Nb), (Mr), dan (Y). “kami menekankan pentingnya profesionalitas dan transparansi aparat penegak hukum agar perkara penambangan batubara ilegal di Sumatera Selatan dapat diberantas” tegasnya.

Dalam temuannya didapati dugaan aktifitas ilegal penambangan batubara diduga telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM)
“Bedasarkan pengaduan masyarakat ditemukan dugaan keterlibatan oknum TNI (Hzm) yang diduga melaukan pembackingan pelaku penambang di atas” terang Erik.

Ia menjelaskan, dugaan pembackingan yang melibatkan oknum (Hzm) bedasarkan barang bukti, termasuk beberapa dokumen, serta barang bukti elektronik yang. “Praktik tambang ilegal yang berlangsung dalam jangka waktu panjang ini merupakan cerminan kuatnya backingan serta besarnya potensi kerusakan dan kerugian negara akibat” geram Erik.

Maka untuk menindaklanjuti temuan Bara Merdeka Sumatera Selatan dalam waktu dekat akan melaporkan dugaan keterlibatan (Hzm) dalam aktiftas para penambang batubara ilegal. “kami akan melakukan aksi secara meraton, dengan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memeriksa otak pelaku penambangan batubara ilegal atas nama (Ujg), (Jck), (Hj.D), (Dar), (Nb), (Mr), dan (Y)”, terang Erik.

Lebih lanjut Erik meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penambangan batubara tanpa izin dan dugaan penyalahgunaan wewenangan oknum (Jnd Hzm) yang diduga melaukan pembackingan yang tidak satu nafas dengan semangat Presiden RI, Prabowo Subianto. “kami akan kawal terus kasus dugaan ini dan akan melaporkan dugaan ini kepada Bapak Presiden RI”, pungkas Erik

Artikel Erik Agusdiansyah : Bahwa Untuk Melakukan Penambangan dan Eksploitasi Hasil Tambang ESDM pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Upaya dalam menekan peredaran senjata ilegal terus dilakukan melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. Kali ini, sinergi antara Polda Sumsel dalam hal ini Direktorat Intelkam dengan Perbakin dan komunitas club club menembak yang ada di Prov Sumsel. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Perbakin Kota Palembang dalam sosialisasi regulasi kepemilikan airsoft gun yang digelar, Rabu (11/4/2026). Program ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan senjata yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pemaparannya, IPDA DHODY CHANDRA,S.H menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat dan komunitas merupakan strategi utama untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. la menjelaskan bahwa kepemilikan senjata tanpa izin resmi sulit diawasi dan berisiko disalahgunakan.

Sosialisasi tersebut juga memberikan pemahaman terkait ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022, serta prosedur pengurusan Surat Izin Pemilikan dan Penggunaan Airsoft Gun atau Paintball (SIPA). Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih tertib dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Sdr ANDIKA selaku pengurus di Perbakin Kota Palembang dan juga pengurus di Taruna Shoting Club mengungkapkan bahwa hasil kegiatan tersebut cukup signifikan. la menjelaskan, latar belakang kepemilikan senjata beragam, mulai dari pembelian secara daring hingga barang peninggalan keluarga. Melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, berharap kepada masyarakat agar bersedia menyerahkan senjata ilegal secara sadar dan tidak menyalagunakan sebagaimestinya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kolaborasi antara Polri dan organisasi olahraga menembak dapat memberikan kontribusi positif bagi keamanan sekaligus pengembangan olahraga di daerah.

Penyampaian dari Sdr. RIO ANDRA YUDI selaku Kabid Tembak Reaksi dan AAIPSC Perbakin kota Palembang menjelaskan terimakasih atas kegiatan saat ini khususnya kepada Pihak Polda Sumsel yang sudah memperhatikan, memberikan arahan dalam bidang olahraga menembak. Kegiatan di bidang reaksi itu ada dua kategori tembak reaksi yaitu Tembak Reaksi menggunakan Senjata Api peluru tajam dan AAIPSC Tembak Reaksi menggunakan senjata jenis Airsoftgun dengan peluru plastik yang mudah hancur. Sampai saat ini anggota Perbakin kota Palembang tidak ada yang terlibat dalam peredaran Senpi Ilegal dan siap membantu Polda Sumsel untuk memberantas peredaran Senpi Ilegal guna menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Polda Sumsel.( Rilis)

Artikel Ini Kata , IPDA DHODY CHANDRA,S.H Tentang Strategi Edukasi Kepada Masyarakat dan komunitas Pencegahan Pelanggaran pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Komunitas indahnya persahabatan ini yaitu berbagi takjil dan memberikan bantuan kepada anak yang sakit dan orang yang tidak mampu serta buka bersama

Yang menghadiri kegiatan sosial ini adalah ketua KIP, Arniyati Novita Sari/ Mauren,pembina papi Ilyas, penasehat Thamrin TS, bendahara Eriana/Hani bule, Sekretaris Varia Desi lovers, wakil ketua Rukiah/epna, Nilawati, Muhammad Syafi’i yo, Suratmin Oma Ana, Dona Mayan, Susilawati,

Mami Maureen Ketua komunitas indahnya persahabatan mengatakan Alhamdulillah hari ini kami berbagi sebungkus nasi dan memberikan kepada orang yang menderita sakit

Mami panggilan sehari- hari nya menambahkan, Kami berbagi nasi bungkus tadi dimulai dari musik 6 Musi 6 sebanyak 50 bungkus nasi. Setelah itu kami melanjutkan berbagi untuk anak yang sedang sakit yaitu dari anggota kami sendiri yaitu KIP. Serta memberikan bantuan kepada orang tua anggota yang sakit stroke dan yang tidak mampu serta anak yatim-piatu berupa beras dan amplop untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

” Bantuan bantuan ini merupakan sumbangan sukarela dari anggota-anggota di Komunitas Indahnya Persahabatan (KIP),” ucapnya.

Harapan Ke depannya mudah-mudahan komunitas kami lebih maju lagi dan mudah-mudahan mendapatkan donatur karena kami selama 5 tahun memberikan bantuan secara pribadi cara pribadi dan sumbangan sukarela pada kawan-kawan anggota

” Semoga KIP makin sukses kompak dan dalam komunitas Indahnya Persahabatan ini,” pungkasnya ( Ocha)

Artikel Indahnya Ramadhan, Komunitas Indahnya Persahabatan (KIP) Memberikan Bantuan Sosial serta Membagikan Nasi Bungkus dan Bukber pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Artikel Penggerebekan Terhadap Warga Desa Menggulak Melanggar SOP pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Acara ini dihadiri Head of subdivision Maxim Palembang Ridho, Misral selaku Plh Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Sekolah SMA 1 Palembang Sugiyono, dan Ipda M Mukhtasor selaku Kasubnit 1 Kamsel Sat Lantas Polrestabes Palembang dan Brigadir Jenderal Polisi Hisar Siallagan selaku Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan

Head of subdivision Maxim Palembang Ridho Hanafia mengatakan, kompetisi cerdas cermat berbahasa Inggris diikuti sekitar 20 SMA/SMK sederajat di Kota Palembang.

“Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam perpikir kritis, memperluas wawasan umum, serta mengasah kemampuan bahasa Inggris,”ujarnya

Lanjutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Maxim dalam mendukung dunia pendidikan dan pengembangan potensi generasi muda. “Maxim percaya bahwa semangat kompetitif dalam dunia pendidikan yang tinggi adalah kunci untuk membangun generasi yang tangguh dan berprestasi. Melalui ajang seperti ini, Maxim ingin berkontribusi pada pengembangan talenta muda di Palembang,” tuturnya.

Kegiatan ini, sebagai bentuk kepedulian maxim kepada generasi muda dalam menggali kreativitas dan berkompetisi dengan baik. “Peserta kebanyakan dari Palembang. Namun,ada juga dari daerah di luar Palembang,”katanya

Sementara, Misral selaku Plh Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan yang turut hadir dalam kegiatan ini juga menyambut positif kompetisi ini dan menaberikan apresiasi kepada seluruh siswa-siswi yang menjadi peserta lomba.

“Kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kegiatan ini. Kami berharap para pelajar dapat berkompetisi dengan semangat yang tinggi untuk meningkatkan pengetahuan mereka. seraya mengatakan selain mengasah kemampuan akademik, kegiatan ini juga menumbuhkan sportivitas dan kerja sama tim di kalangan siswa,” pungkasnya ( ocha)

Artikel Maxim Gelar Kompetisi Kuis Cerdas Cermat Antar SMA Sederajat pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Dalam rilisnya Kapenrem 044/Gapo Mayor Inf Jauhari menerangkan, Danrem 044/Gapo didampingi Kasrem dan para Kasi Korem, membagikan seragam PDH kepada Prajurit dan PNS Korem 044/Gapo.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Danrem ini, dilaksanakan sesuai Apel Pagi.

Danrem 044/Gapo mengatakan pada sambutannya, “Kita patut bersyukur, pada hari ini kita masih diberikan Kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan dinas kita sesuai fungsinya masing-masing,” kata Danrem.

“Penyerahan pakaian dinas harian (PDH) ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian komando terhadap kesejahteraan prajurit,” imbuhnya.

Pakaian dinas harian, merupakan pakaian yang paling sering kita gunakan. Menjaga penampilan merupakan modal utama dalam berinteraksi dengan masyarakat.

“Lingkungan dan masyarakat akan merasa bangga berinteraksi dengan kita, jika melihat kita berpakaian rapi, bersih dan sesuai dengan Gamad,”.

Danrem 044/gapo juga menekankan kembali, “Ibu kandung TNI adalah Rakyat, maka dari itu tugas teritorial, melindungi rakyat, berada ditengah-tengah rakyat serta menjadi solusi harus kita utamakan.” tandasnya.(Basarrudin)

Artikel Danrem Bagikan Seragam PDH Kepada Prajurit dan PNS Korem 044/Gapo pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.