Aksi ini lantaran adanya dugaan pemalsuan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu.

Qidfirull Hibibilah selaku koordinator Perkumpulan Gerakan Cendana mengatakan, bahwa ia sangat menyesalkan apa yang sudah dilakukan oleh seorang yang berinisial (R) melakukan hal-hal seperti pemalsuan dokumen demi melancarkan karirnya sebagai Kepala Desa.

“Kami sangat menyesalkan terkait pemalsuan Ijazah untuk mencapai keinginan nya menjadi Kepala Desa, hal ini tentunya akan mencederai kontestasi politik tingkat Desa, jika hal ini dibiarkan, maka hal yang mungkin saja bisa terjadi kepada oknum oknum yang lain untuk melakukan hal yang serupa,“Kata Qidfirull

Lanjut Qidfirull, melalui Perkumpulan Gerakan Cendana Grup dirinya meminta dan mendesak bapak kapolres muratara untuk mengatasi perkara dugaan pemalsuan ini dan mendesak, bapak kapolres untuk segera memanggil pihak-pihak terkait guna untuk memberi klarifikasi dan pembuktian daripada pokok perkara ini.

“Kami berharap dalam hal ini Bapak Kapolres Muratara agar segerah memanggil serta memproses pihak pihak yang terlibat, dan segerah memberikan klasifikasi akan hal tersebut,” harapnya.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan apabila segala unsur sudah terpenuhi dalam aspek hukum, dirinya meminta pihak Polres Muratara segera menetapkan oknum kepala desa remban tersebut sebagai tersangka.

Kami sangat berharap, agar perkara ini tidak bertele-tele untuk ditangani, dan pihak Polres secepat mungkin menetapkan kepala Desa sebagai tersangka.

” Jika perkara ini tidak segera ditindaklanjuti , maka dapat pastikan “kami Perkumpulan Gerakan Cendana Grup akan melakukan aksi lanjutan dan melaporkan perkara ini di Polda Sumatera Selatan.“pungkasnya (tim rilis)

Artikel Diduga Oknum Kades Pakai Ijazah Palsu pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Saat dihubungi Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto melalui Plt Kasubbid Penmas Kompol Astuti S.sos  Senin 8 April 2024, menyampaikan Pos Pam  dan Pelayanan Kepada masyarakat didirikan untuk memberikan pelayanan prima kepolisian pada saat arus mudik dan arus balik lebaran Operasi Ketupat Musi 2024 Serta Sebagai tempat istirahat serta pusat informasi bagi masyarakat,personil yang di tempatkan di Pospam ketupat Musi 2024 tersebut akan memberikan pelayanan kepada pemudik dan Pengunjung yang hendak istirahat,ataupun kelelahan karena kelamaan mengemudi kendaraan ataupun karena lainnya, Astuti menambahkan Personil Polri yang dipos PAM disamping memonitoring melaksanakan pengaturan lalulintas guna memberikan kelancaran arus lalin bagi Masyarakat tandasnya,”. (EY)

Artikel Ucapan Semangat dan Terima kasih dari Pemudik ke petugas Polisi yang Amankan pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Kapolda Irjen Rachmad Wibowo menyertakan Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya S.sos Msi dan Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan, S.Pd serta Wakapolda Brigjen M Zulkarnaen Sik mengikuti rapat tersebut secara daring (video conference).

Rapat tersebut digelar terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu dan desakan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara DPRD di beberapa PPK di Kabupaten Muratara.

Pada kegiatan tersebut, Kapolda Irjen Rachmad Wibowo mendengar masukan dari calon legislatif DPRD Muratara dari dapil 1, 2 dan 3 yang mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan dan menuntut dilakukannya penghitungan ulang.

Terkait keberatan tersebut, Kapolda Irjen Rachmad Wibowo mengatakan pentingnya taat aturan, menyampaikan aspirasi ataupun keberatan sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan.

“Seluruh peserta caleg dan partai bilamana ada perdata, itu perlu dilengkapi syarat formil untuk diajukan ke pihak Bawaslu, syarat formil tersebut harus diisi. Termasuk bukti-bukti seperti foto, video dan lain sebagainya yang menurut para saksi atau caleg hal tersebut ada pelanggaran,” urai Rachmad Wibowo.

“Kemudian nanti Bawaslu akan mengkaji, apakah bisa ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat rekomendasi hitung ulang. Saya mengajak dan menghimbau jika ada pihak pihak yang merasa keberatan, salurkan melalui mekanisme yang ada, jangan menggunakan cara cara yang bertentangan dengan peraturan. Berikan edukasi yang baik kepada masyarakat,” tegasnya.

Kapolda menjelaskan dai hasil rapat yang digelarnya, bahwa peserta pemilu yang telah mengajukan keberatan sudah sepakat tidak akan menurunkan massa. Menurutnya hal tersebut akan sia-sia saja karena tidak akan bisa merubah suara.

“Aturan yang ditegakan Bawaslu tidak bisa dirubah, serta sudah diatur dalam undang-undang. Kami sangat mengharapkan kepada para peserta pemilu agar dapat mengendalikan massa serta simpatisanya tetap tenang dan bersama menjaga situasi tetap kondusif dan berharap pemblokiran jalan (seperti beberapa hari yang lalu) tidak terulang dikemudian hari,” tutupnya.

Turut hadir rapat tersebut Bupati Muratara Devi Suhartoni, Kapolres Muratara AKBP Koko Arianto, Dandim 0406/MLM Letkol Inf Kunto Adi Setiawan SE.,M.Han, komisioner KPU dan Bawaslu Muratara. (EY)

Artikel Sikapi Keberatan Caleg Muratara, Kapolda Sumsel : Aturan Harus Ditegakkan, Salurkan Sesuai Mekanisme pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Sampai dilokasi lahan yang di bakar  3 Pelaku Pembakaran lahan, orang tersebut inisial AI, MS, dan DF menyampaikan bahwa mereka membakar lahan ini karena di Suruh saudara AW ( Pemilik lahan ), dengan upah Rp.13.500.000, kami membakar lahan ini awal nya kami tidak mau membakar takutnya nanti berurusan dengan polisi, tapi karena dipaksa jadi kami nurut bakar lahan,Ketika kami bermasalah pemilik lahan tidak bertanggungjawab atas kejadian ini, ungkap pelaku pembakar lahan.

Sebelumnya sudah dijelaskan Kapolres Musirawas AKBP Danu Agus Ppurnomo SIK,MH saat pres rilis didampingi Kasat Reskrim AKP Muhammad Indra Prameswara SIK dan Kapolsek Muara beliti, AKP Elan Maruli S, mengatakan, AW adalah pemilik lahan yang memberikan upah kepada AI,MS dan DF.

“AW memberikan upah sebesar Rp 13.500.000 kepada AI,MS dan DF untuk membuka lahan miliknya seluas lebih kurang 2 HA untuk ditanami sawit,”ujar AKBP Danu Agus Purnomo.

Dikatakan, pada tanggal 4 juni 2023 sekira pukul 13.06 WIB, Polres Musirawas memonitor titik hot spot melalui aplikasi songket yang terhubung dengan Citra Satelit di Kecamatan Muara Beliti, tepatnya di desa Suro.

Kegiatan Cek lokasi tempat lahan yang di bakar masyarakat ini di Desa Suro, berjalan dengan baik dan lancar ujar Anggota Polres Musi Rawas ” Zaidun “yang memimpin Anggota dan Rombongan cek lokasi titik hotspot, tempat lahan terbakar.

Hadir juga kegiatan cek lokasi titik hotspot lahan terbakar di Desa suro kecamatan Muara Beliti, kabupaten Musi Rawas, Anggota polres Musi Rawas,Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas yang akan jadi Saksi Ahli nanti, tersangka pelaku pembakar lahan dan Insan Pers.( Linti )

Artikel Anggota Polres Mura Didampingi DLH Musi Rawas , Bersama Tersangka Cek titik Hotspot lahan terbakar pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Selain pemberian penghargaan dari Kapolri terkait predikat unit kerja teladan berintegritas kepada 18 unit kerja yang membangun Zona Integritas di tahun 2022, Kepolisian Republik indonesia juga Mendapat Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yakni penghargaan bagi 47 unit kerja Polri yang berpredikat “Pelayanan Prima” yang di hadiri langsung Oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan Menteri PANRB.

Penerima pengahargaan Kapolri yang yang berpredikat ” Unit Kerja Teladan Berintegritas” Pembangunan Zona Integritas dilingkungan Polri Tahun 2022, DITPAMOBVIT Polda Sumsel menjadi salah satu Unit Kerja di kepolisian Republik Indonesia yang Menerima Penghargaan langsung dari Bapak Kapolri.

Dalam Penerimaan Penghargaan Dari Bapak Kapolri, DITPAMOBVIT POLDA SUMSEL langsung di wakili oleh Bapak Direktur Pamobvit Polda Sumsel Kombespol Mirzal Alwi, S.I.K. yang menerima langsung penghargaan tersebut di Mabes Polri. (Red)

Artikel Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Menyerahkan Penghargaan Bagi 18 Unit kerja Polri yang Berpredikat ” Unit Kerja Teladan Berintegritas” Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022 pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Dalam penyampaian nya Kompol Masnoni menyebutkan  “Humas Polri kini memiliki peran sentral. Bukan hanya sekadar tukang jepret dan asal berbicara. Semua polisi di luar unit Humas juga harus mampu menyampaikan public speaking yang baik.ujarnya

Humas Polri saat ini mempunyai peran sangat sentral yaitu siap dan mampu dalam menganalisi media, melakukan pemberitaan yang baik, memproduksi konten serta mampu mendiseminasi sebuah berita melalui semua Platform media sehingga opini dan sentimen publik dapat di kelola untuk tujuan organisasi.tambahnya

Untuk itu saat ini perlu memperkuat sistem informasi, sistem komunikasi dan manajemen kinerja melalui sebuah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan manajemen media secara baik.

Sebagai salah satu peran sentral Humas Polri dalam hal Pemberitaan. Humas Polri selalu proaktif dalam menanggapi dan memberikan informasi secara tepat dan cepat guna meminimalisir beredarnya rumor negatif yang meresahkan dalam rangka pencegahan kejahatan.

Jangan sampai Sentimen Publik Tidak Berimbang , ” Jangan Sampai Masyarakat kehilangan Kepercayaan”. Dinamika Organisasi dan pesatnya perkembangan media dan media sosial telah nyata mampu mempengaruhi sentimen publik terhadap polri, Oleh karena itu kepercayaan masyarakat ( trust ) harus tetap di pelihara tukasnya.

” Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Polri”. Sering kita membaca sebuah kejadian dari satu sisi saja yaitu Opini yang sudah terbentuk. Padahal opini tersebut perlu kita lihat agenda setting sebuah narasi yang sengaja di lempar lalu dibangun melalui media berita dan media sosial untuk mempengaruhi sebuah keputusan sebuah proses peradilan. Bahkan seolah-olah “Opini telah mengalahkan hukum sebagai panglima dalam penegakan hukum” bebernya

Humas Polri harus dengan cepat mengambil keuntungan dari hadirnya media sosial “ Jangan Biarkan Opini tidak di jawab”

Media sosial adalah media yang paling banyak di gunakan publik, medsos telah menawarkan cara membangun komunikasi, merubah pola interaksi sosial, cara berkomunikasi lebih efektif, mengubah dengan cepat perilaku dan gaya hidup, membangun komunitas serta mampu membentuk persepsi dan opini publik secara cepat

Sering kali kita melihat postingan pada sebuah media yang menanamkan mindset kepada publik terfokus pada keburukan polri, sedangkan usaha dan kegiatan dalam mencapai keamanan warga masyarakat dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak menarik untuk di publikasikan.tambah mantan Kapolsekta Ilir Barat Satu Palembang

Lantas pertanyaannya, adalah “kekosongan itu siapa yang akan mempublikasikan? , Polisi lah yang harus mempublikasikannya yaitu dengan mengolah dan mengelola berita sendiri di media nya sendiri baik dalam skala daerah, nasional atau bahkan internasional dan Humas Polri berperan sebagai Leading sektor pemberitaan.

Humas Polri harus mampu memanfaatkan kecepatan dalam memberitakan berita fakta yang sebenarnya, karena publik saat ini mencari berita melalui medsos dengan mencari pada mesin pencari berita untuk menjawab pertanyaan publik untuk lebih meyakini berita yang menurut publik di yakini akan kebenarannya.
Bila masyarakat mendapatkan literasi yang salah , maka opini negatif publik pun akan terbentuk dengan cepat.

Jurgen Habermas menyebut Tidak ada pengetahuan yang berdiri sendiri, tanpa didampingi oleh kepentingan. Begitu juga banyak lembaga analisis dengan berbagai kepentingannya, semakin berita tidak beimbang di media, analisis pada suatu peristiwa pun dapat menjadi pengadilan publik dan pengadilan media.

Humas adalah leading Sector dalam pemberitaan dalam sebuah manajemen Media yaitu harus mampu Mengolah isue, mengklarifikasi dan mengamplifikasi /Diseminasi Berita Positif Hakekatnya Humas di bentuk untuk Mengurangi Kerusakan pada citra organisasi

“Humas Polri Siap Menjawab Tantangan di Era Teknologi Informasi Aktual Menuju Polri yang Presisi”

Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan manusia bukan lagi terfokus pada sandang, pangan dan papan, saat ini informasi menjadi kebutuhan penting bagi manusia sebagai mahluk sosial.

Bila dahulu di lingkungan Polri hanya mengenal lima fungsi yaitu reserse, Intel, lantas, Sabhara dan Binmas, sebagai yang terdepan dalam melaksanakan tugas. Maka saat ini peran Humas menjadi mengemuka. Fungsi Humas menjadi salah satu yang terpenting dalam pelaksanaan tugas Polri.

Informasi mengenai dunia kepolisian mendapat perhatian penting dari publik seperti ungkap kasus kriminalitas, penangkapan teroris, ungkap kasus narkoba, termasuk juga kegiatan humanis kepolisian seperti vaksinasi massal, santunan pada warga membutuhkan serta kegiatan-kegiatan anggota Polri secara individual yang membawa dampak bagi masyarakat.

Selain dalam hal pemberitaan dalam rangka membangun kemitraan dengan Media Humas Polri sangat perlu bekerjasama dengan media konvensional maupun mainstream. Media adalah mitra terpenting Humas Polri

Kerjasama yang dijalin tersebut bersifat sinergis baik formal maupun informal. Bentuk kegiatan yang bersifat informal seperti diskusi dan forum pertemuan diharap mampu menciptakan kesamaan pandangan jika berbicara kepentingan bangsa dan negara serta stabilitas keamanan. Hal ini hanya dapat diciptakan melalui komunikasi.

Dengan kesamaan pandangan yang tercipta, media dapat membantu tugas Polri khususnya dalam menciptakan stabilitas keamanan.

Media diharapkan mampu menjadi rekan Polri dalam memberikan informasi Kamtibmas pada masyarakat serta turut menstabilkan situasi Kamtibmas melalui berita yang santun, akurat, faktual serta mendorong masyarakat menuju hal-hal yang bersifat positif.

Melihat Potensi Sumber Daya Manusia ( SDM ) Polri yang begitu besar Apabila kita menghitung angka jumlah anggota Polri di Indonesia saat ini yaitu sekitar 460.000 ribu personil Polri, apabila di lihat dari rasio kekuatan fisik dengan jumlah penduduk memang masih kurang, namun saat ini adalah abad asimetri, dimana melalui media sosial penguasaan opini publik dapat dengan mudah tercover. Medsos akan menjadi kartu truff bagi keberhasilan Polri dalam menjalankan visi, misi dan strateginya belum di manfaatkan secara maksimal menjadi follower yang militan dalam medsos

Tidak ada yang tidak melek Media sosial saat ini, termasuk bagi anggota Polri sendiri. Apabila seluruh anggota polri adalah follower Medsos Polri yang militan, ketika ada berita yang menggiring opini negatif, semua anggota polri secara serentak bersama sama melakukan upaya counter opini. Kekuatan opini ini akan lebih kuat dan dasyat lagi bila di tambah dengan anak istri polisi, Keluarga Besar Polri dan Mitra Polri serta komunitas-komunitas yang tergalang secara militan. Apabila semua komponen tadi dapat di manfaatkan secara maksimal dalam wadah media sosial, Posisi Polri akan tampak begitu tangguh dan luar biasa besar untuk melakukan sebuah perubahan.

Bila jaringan Humas hidup, maka Polri bukan hanya mampu mendikte masyarakat dengan informasi yang berhubungan dengan dunia kepolisian, namun juga mampu mendikte opini publik di ruang yang lain.tutupnya (Red)

Artikel Kasubbid Mulmed : Peran Humas Polri di Era Digitalisasi 4.0. pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Dikatakan Bupati, Pemkab Muratara sudah mendaftarkan pegawai non ASN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah, supaya pegawai non ASN mendapat jaminan saat melaksanakan tugas

“Saya tegaskan sampai saat ini belum ada pengurangan tenaga kerja sukarela guru, guru yang sudah melaksanakan tugas selama lima tahun harus jadi pertimbangan. Untuk gajian guru harus mendapat tiap bulan, tidak boleh di rapel,” sampai Bupati saat tatap muka dengan guru honorer di Desa Pauh I, Kecamatan Rawas Ilir, Muratara, Kamis (10/2/22)

Devi meminta, seluruh kepala sekolah dan Dinas Pendidikan memperhatikan betul sistem pengupahan guru honor. “Guru non ASN tidak boleh gajian hingga lewat bulan atau sampai tiga bulan. Jika ASN gajian tanggal 1, semestinya yang honorer atau TKS itu juga gajian. TKS tidak boleh gajian lebih dari tanggal 10, kalau tidak ada uangnya Kepsek cepat koordinasi

Adi, salah satu guru honorer di Kabupaten Muratara, berharap pemerintah daerah tidak melakukan pengurangan terhadap tenaga honor khususnya guru. Mengingat tenaga guru ASN di Muratara sangat terbatas, dan banyak guru honor yang mambantu terlebih lagi di daerah pelosok

“Harapan kami ada ketegasan dari pemerintah, guru honor itu jangan dibuang begitu saja. Karena guru honor itu sangat membantu pemerintah mencerdaskan anak Muratara,” ucapnya.

Dia mengaku isu mengenai pemangkasan dan penghapusan tenaga honor di 2023, saat ini sangat menghantui sejumlah tenaga honor  yang melaksanakan tugas di pelosok daerah.(rm/rilis)

Artikel Devi Suhartoni Menegaskan, Tidak Ada Pengurangan Pegawai Honorer Guru di Kabupaten Muratara pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Pelantikan tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Muratara dan dihadiri Ketua DPRD Muratara, Efriyansyah S.sos, Kepala BKPSDM Muratara Alha Warizmi, Asisten, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.

Pengambilan sumpah jabatan tersebut sesuai keputusan Bupati Muratara H. Devi Suhartoni nomor 821.2/001/KPTS/BKPSDM/MRU/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan Sesuai keputusan bupati nomor 821.2/002/KPTS/BKPSDM/MRU/2022 tanggal 26 Januari 2022. Yang melantik seketaris daerah 1 orang, pejabat pimpinan tinggi pratama sebanyak 1 orang, pejabat administrator sebanyak 7 orang dan pejabat pengawas sebanyak 6 orang.

Wakil Bupati Muratara, H. Innayatullah dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada yang telah dilantik dan semoga amanah dalam mengemban tugas dan jabatan.

“Semoga bapak ibu yang dilantik dapat menjalankan amah yang diberikan dan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan aturan yang ada dan sebaik-baiknya,” pesan H. Innayatullah.

Dalam hal ini H. Inayatullah berpesan kepada pejabat yang baru saja dilantik, bekerjalah dengan disiplin, profesional, komitmen dalam bekerja serta patuhi pakta integritas yang dapat memberikan dampak kebaikan bagi masyarakat di Bumi Berselang Serundingan. (rm)

Editor : Elsa

Artikel Wabup H. Inayatullah Melantik Pejabat di Lingkungan Pemkab Muratara pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Karang Dapo tersebut berlangsung di gedung serbaguna perkantoran camat setempat dan di hadiri bupati Muratara Devi Suhartoni, kepala bapeda Muratara, dinas PMD, Camat karang Dapo Safawi, lurah dan seluruh kepala Desa yang ada di wilayah kecamatan Karang Dapo serta tokoh masyarakat

Musrenbangcam tersebut bertujuan untuk menghimpun berbagai usulan pembangunan dari seluruh Desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Karang Dapo.

Bupati Muratara,.Devi Suhartoni menyampaikan dalam sambutannya,untuk meningkatkan pembangunan Infrastruktur,peningkatan percepatan pertumbuhan Ekonomi kerakyatan,dan serana air bersih,tentunya pemerintah Desa harus bersinergi baik dengan pemerintah kecamatan,maupun dengan pemerintah Kabupaten,sehingga apapun keluhan dari masyarakat dapat terakomodir.

“Isu yang sangat strategis saat ini adalah,peningkatan kesejatraan,Kwalitas infrastruktur,percepatan pertumbuhan ekonomi,”ujar Bupati dalam sambutan di acara musrenbangcam Kecamatan Karang Dapo.

Bupati juga menyebut, Musrenbang Kecamatan sangat lah penting dilakukan guna untuk menginfut penyerapan semua aspirasi di Desa.

“Dengan adanya Musrenbang di Kecamatan, Pemerintah Daerah dapat menginfut semua aspirasi di Desa,”jelas Bupati.

Sementara itu Camat Karang Dapo Safawi,AR mengatakan,dalam Musrenbang kecamatan hari ini jumlah usulan dari berbagai Desa yang ada di Kecamatan Karang Dapo berjulah 207 usulan,namun yang sangat diprioritas sekitar 45 usulan,

“Dari 207 usulan itu tidak mungkin semuanya dapat terakomodir,namun kita prioritaskan saja hanya 45 usulan,”terang Camat Karang dapo saat di temui di ruang kerjanya.

Dalam hal ini, Camat, Karang Dapo juga memaparkan, dari 45 yang diprioritaskan itu diutamakan bangunan infrastruktur pembukaan akses jalan,sehingga dapat meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat,(romadon/rls)

Artikel Bupati Muratara Devi Suhartoni Menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan Karang Dapo pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.

Turut hadir, Kepala Dinas Kominfo Muratara Suharto, Kabid hukum Sekretaris, Setapsus dan Media Cetak Media Online dan media Elektronik.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Kominfo Muratara Suharto meyampaikan, banyak terimakasih kepada rekan – rekan media massa yang berkesempatan hadir dalam acara silahturahmi dan sosialisasi Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 152 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara Melalui Media Massa, Jelasnya.

Dijelaskan Suharto, terkait silahturahmi dan sosialisasi adanya peraturan Bupati (Perbub) ini, yakni sebagai bentuk acuan kepada media untuk Pemerintah Kab Muratara untuk bisa di pahami bersama, baik pemerintah dan rekan media sebagai dasar pokok kerja sama, Ungkapnya.

Sementara itu Kabid Data dan Informasi Jamiludin, menjelaskan kerjasama antara media dengan Pemkab Muratara yang di wakili dinas kominfo muratara ini dengan tujuan utama, pertama bukan mencari perbedaan atau membuat sekat antara media dengan pemkab muratara namun dengan adanya perbub ini media massa bisa teratur di jalur yg benar harus terakomodir semua, ini lah bentuk kerja sama kedepan ini, dengan harapan media massa bisa membangun citra muratara lebih baik, Jelasnya.(Romadon )

Artikel Diskominfo Muratara Gelar Silahturahmi dan Sosialisasi Bersama Media Massa pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumsel.